JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan perubahan iklim, transformasi digital, dan energi terbarukan. Namun, ia mengkritisi implementasi kebijakan di lapangan yang dinilai belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
“Saya melihat gagasan pemerintah, khususnya terkait standar ISO untuk energi bersih dan teknologi hemat energi, sangat baik. Namun, implementasinya di lapangan hanya tercapai setengahnya,” ujar Novita
Novita menyoroti rendahnya capaian Standar Nasional Indonesia (SNI), yang baru terealisasi separuh dari target 1 juta sertifikasi. Ia menyebut salah satu kendala utama adalah anggapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bahwa sertifikasi SNI membutuhkan biaya yang mahal.
“Banyak pelaku UMKM kita menganggap standarisasi itu mahal, baik untuk SNI, GMP, maupun HACCP. Jika ini tidak diatasi, target standarisasi sulit tercapai, dan masyarakat akan enggan membeli produk yang tidak terstandar,” ungkapnya.
Ia meminta pemerintah untuk mengatasi persepsi tersebut melalui sosialisasi yang lebih luas serta memberikan solusi agar sertifikasi menjadi lebih terjangkau bagi UMKM.
“Kami siap mendukung tambahan anggaran untuk program ini, asalkan ada ide konkret yang mampu menyelesaikan kendala di lapangan. Terobosan seperti subsidi atau insentif untuk sertifikasi SNI dapat menjadi solusi,” tuturnya.
Selain itu, Novita juga mengingatkan adanya potensi dampak ekonomi jika persoalan ini tidak segera diatasi. Produk UMKM yang tidak memenuhi standar berpotensi ditolak konsumen, sehingga menghambat daya saing ekonomi nasional.
“Standarisasi bukan hanya tentang kualitas produk, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk ekspor. Jika UMKM kesulitan mendapatkan sertifikasi, ini akan menjadi beban bagi ekonomi nasional,” ungkap Novita.
Ia pun berharap pemerintah dapat memaparkan langkah konkret pada rapat kerja mendatang yang mampu memberikan dampak positif bagi UMKM sekaligus memperkuat ekonomi nasional. (YK/dbs)
